MALANG - Pemerintah dinilai lambat dalam merespons perbuatan teroris kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 14 warga negara Indonesia.
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menyatakan, seharusnya pemerintah mengambil langkah konkret dalam masalah ini, misalnya dengan melakukan operasi militer untuk membebaskan WNI.
"Sudah dua minggu lebih belum juga selesai. Padahal Indonesia punya pasukan hebat-hebat," kata Hermawan, kepada wartawan, Senin (18/4/2016).
Dia membandingkan respons negara lain yang sangat cepat untuk membebaskan warganya yang ditahan perompak. Hal itu menunjukkan negaranya hadir memberikan perlindungan warganya.
Hermawan mendesak, pemerintah tidak tunduk dan membayar tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf. Sementara, anggota DPR RI Charles Honoris mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam membebaskan 14 WNI yang saat ini ditahan perompak.
Dia berharap, pemerintah Filipina memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia agar terlibat aktif. "Tidak ada alasan Filipina menolak Pemerintah Indonesia terlibat langsung," ujar Charles.
Dikatakan Charles, Indonesia sudah berpengalaman dalam membebaskan sandera, seperti di Thailand dan Somalia. "Terpenting keselamatan para sandera," terangnya.
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menyatakan, seharusnya pemerintah mengambil langkah konkret dalam masalah ini, misalnya dengan melakukan operasi militer untuk membebaskan WNI.
"Sudah dua minggu lebih belum juga selesai. Padahal Indonesia punya pasukan hebat-hebat," kata Hermawan, kepada wartawan, Senin (18/4/2016).
Dia membandingkan respons negara lain yang sangat cepat untuk membebaskan warganya yang ditahan perompak. Hal itu menunjukkan negaranya hadir memberikan perlindungan warganya.
Hermawan mendesak, pemerintah tidak tunduk dan membayar tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf. Sementara, anggota DPR RI Charles Honoris mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam membebaskan 14 WNI yang saat ini ditahan perompak.
Dia berharap, pemerintah Filipina memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia agar terlibat aktif. "Tidak ada alasan Filipina menolak Pemerintah Indonesia terlibat langsung," ujar Charles.
Dikatakan Charles, Indonesia sudah berpengalaman dalam membebaskan sandera, seperti di Thailand dan Somalia. "Terpenting keselamatan para sandera," terangnya.
(san) sumber : Sindonews_com
EmoticonEmoticon